Dampak jika perang dagang kembali pecah di 2019

Inflasi AP semakin diperburuk oleh dampak kenaikan harga bahan bakar khusus yang lebih tinggi pada Oktober 2018, ditambah dengan kenaikan harga rokok kretek yang disaring dan tidak disaring pada November 2018. Setiap tahun, AP mencatat inflasi 3,07 persen (yoy), naik dari 2,74 persen (yoy) bulan sebelumnya. Seorang ekonom memperkirakan bahwa mata uang rupiah negara itu masih akan memperoleh kekuatan lebih hingga akhir tahun ini.

Abra Talattov dari lembaga pemikir ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan The Fed diperkirakan tidak akan menaikkan tingkat dana pada akhir bulan ini. Rupiah masih memiliki potensi untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan karena pasar tidak mengharapkan The Fed menaikkan suku bunga pada akhir bulan ini, Abra mengatakan di sini pada hari Jumat.

Sejak awal November 2018, Rupiah telah menguat setelah mencapai titik terendah lebih dari 15.000 per dolar. Pada 3 Desember rupiah bahkan diperdagangkan pada level 14.200, tetapi melemah lagi di hari-hari berikutnya. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah 14.539 per dolar AS melemah dari level sebelumnya 14.507.

Dampak jika perang dagang kembali pecah di 2019. Kenaikan rupiah sejak awal pekan ini disebabkan pemerintah mengeluarkan obligasi global US $ 3 miliar, kata Abra. Dia mengatakan memang ada dampak dari relaksasi keretakan perdagangan antara Amerika Serikat dan China selama 90 hari, tetapi dia mengatakan masih ada risiko pecahnya perang dagang lagi jika raksasa ekonomi kedua dunia gagal mencapai kompromi. .

Dia mengatakan penangkapan dan ekstradisi Direktur Keuangan Huawei Tech. di Kanada dengan tuduhan melanggar sanksi AS terhadap Iran dapat mempertajam ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Dia memperkirakan rupiah akan melayang di sekitar level 14.400 hingga 14.700 per dolar hingga akhir tahun.

Dalam upaya membantu usaha kecil mendapatkan pembiayaan murah, pada 2007, pemerintah telah meluncurkan skema pembiayaan bisnis mikro bersubsidi atau skema Kredit Bisnis Rakyat (KUR) yang disubsidi.

Jumlah alokasi kredit KUR tahun ini ditetapkan sebesar Rp123,631 triliun. Hingga Oktober lalu, total Rp113 triliun telah disalurkan ke penerima dan diharapkan pada akhir tahun, jumlah KUR akan mencapai Rp120 triliun. Tahun depan, pemerintah berharap akan menyalurkan kredit sebesar Rp140 triliun untuk usaha kecil.

$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@

Kami yakin bahwa sampai akhir tahun ini, ketentuan KUR akan mencapai Rp120 triliun dan tahun depan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp140 triliun, kata Kepala Menteri Ekonomi Darmin Nasuton saat peluncuran KUR Khusus untuk Ternak Rakyat di Kebon Agung Desa, Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (6/11).

Pada acara tersebut, yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Nasution mengatakan bahwa saat ini, penawaran KUR lebih luas dibandingkan dengan ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2007.

Awalnya, KUR di sektor pertanian hanya untuk tanaman pangan dan hortikultura, tetapi sekarang diperluas ke peternakan dan perkebunan.

Selain itu, lanjutnya, suku bunga kredit KUR sejak 2015 kini telah menurun dari 12 persen menjadi 9 persen dan sejak 1 Januari 2018, suku bunga kembali diturunkan menjadi 7 persen.

Dalam kesempatan itu, Nasution mengungkapkan bahwa ukuran KUR untuk sektor produksi di masa depan akan diperbesar, yang saat ini ditetapkan hanya 40 persen dari batas distribusi. Nantinya, akan menjadi 50 persen dan bahkan 60 persen, sedangkan sisanya untuk sektor perdagangan.